• gina

Menjaga Kearifan Lokal Lewat Pengakuan Hutan

Diskusi Lingkungan Rakyat Papua, Jum'at (10/8)

Salah satu menjaga ketahanan pangan adalah dengan melestarikan pangan lokal di daerah. Untuk itu, Papua beruntung karena tidak bergantung pada nasi, melainkan sagu sebagai bahan makanan utama mereka.


Selama bertahun-tahun, masyarakat yang tinggal di pulau yang berada di ujung Timur Indonesia tersebut menjadikan sagu sebagai bahan makanan mereka. Bahkan, sagu bukan hanya dipandang dari sisi pangan saja, ada filosofi budaya dan adat istiadat di dalamnya.


Akan tetapi, keberlanjutan pangan, budaya, dan kearifan lokal atas sagu bergantung pada kondisi hutan yang menjadi tempat tumbuh dari tanaman itu. Hutan hilang, maka budaya, pangan, kearifan lokal masyarakat itu pun hilang.


Hal itulah yang menjadi kekhawatiran dari masyarakat suku Kombai dan Korowai. Ekspansi yang mengancam hutan mereka hanya dapat dicegah dengan satu cara, pengakuan atas hutan yang mereka tinggali jauh sebelum negara ini lahir.


“Wilayah adat mereka sudah ada tekanan dari aktivitas investasi,” ucap Direktur SIlva Papua Lestari Kristian Ari dalam diskusi Lingkungan dan Rakyat (Lingkar) Papua yang dihelat oleh Yayasan EcoNusa, di Cafe Brownbag, Jakarta, Jumat (10/8).


Investasi yang dimaksud, dikatakan pria yang akrab disapa Kris tersebut, ialah Aktivitas perkebunan sawit dan HTI pada saat ini. Sementara jauh sebelunya, tepatnya pada masa orde baru, ada Hak Penguasaan Hutan yang melibatkan 3 Perusahaan, PT Rimba Megah Lestari, PT Digul Dayasakti dan PT Damai Setiatama yang beririsan dengan Suku Kombai dan Korowai.


Desakan itu terang membuat Suku-suku tersebut merasa terancam. Bagi mereka kehilangan sagu sama saja dengan kehilangan sumber pangan dan papan serta kebudayaan dan adat istiadat yang berlangsung secara turun temurun.


“Untuk itu, pengakuan atas hutan mereka sangat diperlukan saat ini,” terang Kris.


Dirinya menyatakan saat ini yang paling memungkinkan untuk dilakukan adalah lewat hutan adat yang berada dalam skema perhutanan sosial di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pengakuan atas Hutan Adat, kata dia, sesuai dengan apa target luhur Presiden Joko Widodo dalam mengembalikan hak kelola hutan pada rakyat.


Dirinya mengaku jika skema tersebut saat ini masih berproses di Pemerintah Boven Digul. “Perda (peraturan Daerah) belum kunjung turun, padahal sudah banyak orang-orang yang datang ke dalam hutan dan seperti orang-orang perusahaan yang sedang melakukan survey,” ucap dia.


Menyadari proses yang terus berlarut di daerah, dirinya menyatakan diperlukan dorongan dari pemerintah pusat. Bupati setempat, lanjut dia, sebetulnya sangat mendukung, hanya saja ada keengganan yang timbul apabila Perda ternyata menyalahi undang-undang.


Menanggapi adanya carut marut tersebut, Kasubdit Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan Perlindungan Kearifan Lokal Kementerian LHK Yuli Prasetyo Nugroho yang turut hadir dalam diskusi tersebut menjamin pihaknya akan turun tangan langsung untuk membantu penyelesaian pengakuan hutan adat. Menurutnya, diperlukan sinkronisasi Undang-undang dari pusat dan daerah, apalagi di Papua yang memiliki status daerah otonomi khusus.


“Kalau memang itu kawasan adat, sebetulnya harus ada penetapan untuk masyarakat adat dan hutannya untuk memastikan ketahanan pangan, ruang hidup dan ruang budaya karena ini adalah identitas Papua yang harus kita lindungi,” tegas dia.


Sambil menunggu proses, lanjut dia, cara paling cepat adalah melalui dua skema. Yang pertama adalah dengan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus dan yang kedua adalah melalui skema hutan desa. Keduanya memastikan tidak akan ada konsesi yang bisa masuk setelah ada pengakuan tersebut.


“Setelah dapat hutan desa, nanti konsesi tidak bisa masuk, itu yang paling penting dulu,” imbuh dia.


Meskipun pengakuan atas hutan adat masih memerlukan waktu, Prasetyo menyatakan pengakuan tersebut adalah hal yang harus dilakukan. “Pengakuan itu adalah keniscayaan yang harus dilakukan,” ucap dia.


Festival Ulat Sagu

Untuk lebih memperlihatkan kondisi hutan dan betapa pentingnya hutan bagi masyarakat, Suku Kombai pada tahun ini akan mengadakan Festival Ulat Sagu yang turut mengundang pejabat daerah dan pusat. Harapannya, Festival ini dapat menjadi pemicu adanya pengakuan dan batu pijakan lahirnya destinasi wisata budaya baru.


Nilai budaya dari festival tersebut tidak hanya terlihat pada saat pelaksanaan saja, tapi melalui pemilihan tanggal dan pengiriman undangan ke kampung-kampung sekitar pun melalui rangkaian adat yang panjang.


“Jadi terlihat betapa hutan ini jadi penting, kalau tidak ada hutan, tidak ada sagu, dan festival ini pun tidak akan ada,” ucap Kris.


Kepala Pesta Yambumo Kwanimba dalam diskusi tersebut menyebut pesta akan berlangsung dari sore hingga pagi hari. Sepanjang malam akan dilalui dengan pesta dan tari-tarian. Menurut rencana, pesta akan dihelat pada 26 September mendatang


“Jadi jangan ragu untuk datang,” ucap dia.

9 views

Jakarta: @econusa | Papua: @pacebentara | Email : hutanpapua@gmail.com

©2018 @econusa.id for hutanpapua.id